Setelah memblokir Facebook minggu lalu, lembaga komunikasi Rusia Roskomnadzor mengumumkan akan memblokir Instagram juga. Dilansir The Verge pada Jum’at (11/3), hal itu berlaku mulai 14 Maret 2022.
Sebelumnya, saat memblokir Facebook, Rusia beralasan platform media sosial itu mendiskriminasi media negara. Kali ini, pemerintah menuduh perusahaan induk Instagram, Meta, mengizinkan posting-an yang menyerukan kekerasan terhadap tentara Rusia jika mereka berasal dari negara tertentu, termasuk Ukraina.
Permasalahan awalnya dimulai karena Juru bicara Meta Andy Stone mengatakan, “Sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina, kami untuk ‘sementara’ mengizinkan bentuk ekspresi politik yang biasanya melanggar aturan kami seperti pidato kekerasan seperti ‘matikan penjajah Rusia.’ (Tetapi) kami masih tak akan mengizinkan seruan yang kredibel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil Rusia.”
Menurut lembaga Rusia, pesan yang beredar di media sosial Instagram itu mendorong dan memprovokasi tindakan kekerasan terhadap orang Rusia. Sehubungan dengan itu Kantor Kejaksaan Agung Rusia menuntut agar Roskomnadzor membatasi akses ke jejaring sosial ini.
Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan dalam sebuah tweet kalau “Keputusan ini akan merugikan 80 juta orang di Rusia satu sama lain, dan dari seluruh dunia karena sekitar 80 persen orang di Rusia mengikuti akun Instagram di luar negara mereka. Ini tindakan keliru.”
Namun, Rusia menyadari kalau pengguna membutuhkan waktu bagi untuk mentransfer materi foto dan video mereka ke jejaring sosial lain. Terutama bagi pegiat bisnis online untuk memberi tahu kontak dan serta customer mereka. Roskomnadzor memutuskan untuk memberlakukan pembatasan akses ke Instagram mulai pukul 00:00 pada 14 Maret, memberikan pengguna tambahan 48 jam masa transisi.
Sementara itu, agensi media milik negara Rusia RIA Novosti melaporkan kalau pemblokiran tersebut tak akan berlaku untuk platform WhatsApp yang juga dimiliki oleh Meta. Sebelumnya pada hari itu, pejabat pemerintah Rusia memang mengancam pemblokiran, menuntut Meta mengkonfirmasi atau membantah informasi.
Presiden urusan global Meta Nick Clegg mengatakan dalam sebuah pernyataan kalau kebijakan perusahaan bertujuan melindungi hak orang untuk berbicara sebagai ekspresi pembelaan diri sebagai reaksi terhadap invasi militer ke negara mereka.
Clegg mengatakan jika Meta/Instagram menerapkan kebijakan tetapnya tanpa penyesuaian, “kami sekarang akan menghapus konten dari warga Ukraina biasa yang mengekspresikan perlawanan dan kemarahan mereka” terhadap invasi Rusia, “yang akan dianggap tak dapat diterima.”
